Kamis, 20 Maret 2014

Gunawan Handoko : Saya ini Caleg Dhuafa


Memasuki tahapan kampanye Pemilu Legislatif (Pileg), praktek bagi-bagi sembako dan money politic atau praktek politik uang semakin marak dilakukan oleh para calon anggota legislatif (Caleg) dalam usaha meraih simpati calon pemilih. Nampaknya praktek politik uang sangat klasik adanya, baik yang dilakukan oleh tim sukses maupun oleh para Caleg secara langsung. 

Para caleg, khususnya yang memiliki finansial masih meyakini bahwa pemberian uang dan barang dianggap menjadi senjata ampuh sebagai sarana mengubah pilihan masyarakat dan memenangkan pertarungan dalam permainan politik seperti pemilu legislatif. Petugas Pengawas Pemilu sendiri terkesan tidak berdaya mengatasi persoalan klasik tersebut, termasuk praktek ‘serangan fajar’ yang dilakukan secara transparan oleh para Caleg.

Lalu, bagaimana dengan nasib Caleg miskin yang tidak berduit dan hanya bermodalkan semangat dan percayaan diri? Apakah mereka akan tersingkir dan pasrah menghadapi politik ‘wani piro’ ini?

Gunawan Handoko, salah satu calon anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Gerindra mengaku tidak gentar menghadapi praktek kotor seperti itu. Dirinya tetap optimis bahwa tidak semua masyarakat bisa di beli. “Sebagai caleg golongan dhuafa, saya tetap semangat dan optimis”, ucapnya.

Menurutnya masyarakat sekarang semakin cerdas dan tidak mau terjebak dengan jual beli suara yang hanya akan berakibat maraknya korupsi seperti yang terjadi selama ini. Bahkan, menurut Gunawan Handoko, banyak masyarakat yang menilai bahwa pemberian uang maupun barang lainnya sebagai bentuk penghinaan.

“Kalau satu suara dihargai 50 ribu rupiah untuk kontrak selama 5 tahun, berarti dalam 1 hari kurang dari 25 rupiah. Sementara upah kuli bangunan saja dalam 1 hari diatas 50 ribu rupiah. Apa itu bukan penghinaan?”, imbuhnya. Sebagai Caleg miskin, Gunawan memilih melakukan sosialisasi dengan bersilaturrahmi langsung kepada konstituen.

Dalam bersosialisasi dirinya tidak pernah menggunakan kartu nama, melainkan media liflet yang memuat tentang bio data dan dilengkapi dengan riwayat hidupnya sejak lahir sampai hari ini.

“Silahkan masyarakat untuk mempelajari track record saya, baik selama saya menjadi abdi negara, aktifitas saya di tengah masyarakat maupun diberbagai organisasi selama puluhan tahun”. Gunawan Handoko menilai bahwa sosialisasi dengan menggunakan kartu nama tidak memiliki pesan sama sekali, kecuali hanya sekedar mengenalkan foto dan nama serta nomor urut Caleg. Padahal, masyarakat harus tahu dulu secara detail tentang kredibilitas, moral dan track record Caleg yang akan dipilihnya..

“Jangan membeli kucing dalam karung, apalagi hanya di tukar dengan selembar uang kertas warna biru”, ucapnya. Masyarakat, menurut Gunawan Handoko sudah sangat muak dengan tindak korupsi yang melibatkan oknum DPR maupun DPRD. Masyarakat juga mulai sadar bahwa budaya politik transaksional sangat berpeluang besar bagi anggota dewan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pasalnya, para anggota dewan harus mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan untuk modal pada saat pencalonan.

Jika masyarakat menginginkan adanya perubahan, maka politik transaksional wajib untuk diperangi.

“Bila politik uang yang menjadi pilihan, maka Pemilu Legislatif yang menelan biaya trilyunan rupiah tidak akan memiliki makna apa-apa, kecuali melanggengkan warisan lama”.Sebagus apapun instrumen hukum, menurut Gunawan pasti bisa di akalin, secara normatif tidak bisa dijadikan orientasi politik karena terlalu sulit. Ini masalah terpola dalam perilaku politik anggota dewan dan tidak hanya perorangan, tapi kloningan dari periode sebelumnya,” pungkasnya.


Artikel ini juga di muat di Harian Senator.




Facebook Partai Gerindra
Mari Bergabung di Facebook Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)


Facebook Prabowo Subianto
Mari Bergabung di Facebook Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra


Facebook Gunadi Ibrahim
Mari Bergabung di Facebook Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung


Rabu, 19 Maret 2014

Caleg Gerindra Dukung Penuh Keterwakilan Perempuan

Bandarlampung (Antara Lampung) - Calon anggota legislatif untuk DPRD Provinsi Lampung dari Partai Gerindra, Rozelawati, menilai penting untuk mengisi 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen untuk menunjang pembangunan yang berkeadilan dan tidak bias gender.
        
"Peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di parlemen itu, untuk mengatasi ketertinggalan perempuan di berbagai bidang dalam dunia politik selama ini, sehingga pembangunan yang berkaitan dengan generasi muda khususnya wanita dapat diakomodir secara berkelanjutan,," ujarnya, di Bandarlampung, Rabu.
        
Menurut dia, penilaian selama ini suara legislatif belum berpihak kepada perempuan, mengingat kursi yang ada lebih didominasi oleh laki-laki, sehingga gerakan politik kaum perempuan harus ditingkatkan.
        
Caleg DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan Lampung IV itu menuturkan, keterwakilan perempuan telah sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan mengharuskan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen per daerah pilihan.
        
Rozelawati mengatakan pula, kehadiran perempuan di parlemen itu dinilai baik untuk mempercepat redistribusi hak politik perempuan yang sangat strategis.
        
Hal itu, katanya pula, juga baik untuk mempercepat kemajuan di berbagai bidang lainnya.
        
Keberadaan perempuan di parlemen secara berimbang dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan gender dan inklusif yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) agar dapat mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain," ujarnya.
        
Dia menambahkan, upaya untuk memperoleh hak tersebut, sehingga perlu berkonsentrasi dalam memperjuangannya.
        
Sebagai langkah dan upaya pemenangan, dia mengaku, lebih intensif dalam pemanfaatan jaringan keluarga dan teman.
        
"Hubungan keluarga dan pertemanan terkadang lebih efektif meskipun 'blusukan' hadir dalam pengajian tetap dilakukan, agar kuota 30 persen perempuan di parlemen dapat terpenuhi," kata dia lagi.
        
Berkaitan praktik politik uang, ia menegaskan, tidak akan melakukan hal teresebut karena efeknya sama saja dengan membodohi masyarakat.
        
"Money politic itu sama saja kita membodohi rakyat serta menggadaikan hak mereka sebagai warga negara yang memiliki hak suara untuk mendukung terlaksana pemilu yang demokratis," ujarnya pula.

    
                     Kurang dapat kesempatan
   
Menanggapi kemunculan sejumlah caleg perempuan yang akan bertarung pada Pemilu 2014 ini, Sely Fitriani, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung menyayangkan metode pemilu yang masih menerapkan suara terbanyak.
       
Menurut Sekjen Gerakan Perempuan Lampung ini, banyak caleg perempuan rata-rata tidak memiliki basis sosial yang kuat, karena kurang kesempatan bagi mereka di ruang-ruang publik.
        
"Partai politik umumnya juga masih minim kader perempuan, karena tidak dilakukan kaderisasi pengurus perempuan," ujar Sely yang juga Core Team Sumatera-Just Associates South East Asia (JASS-SEA) itu pula.
        
Dia menilai, banyak partai yang tidak mampu mengisi kuota perempuan.
        
"Bukan berarti tidak ada calon, melainkan tidak adanya kaderisasi pengurus perempuan, dan budaya politik patriarki di Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilawan," ujarnya lagi.
        
Koordinator sub-region Sumatera Forum Belajar Komnas Perempuan ini, menyatakan kebijakan sudah ada, tetapi tanpa dukungan budaya dan persepsi masyarakat, kebijakan ini tidak terlalu banyak mendorong jumlah keterwakilan perempuan.
        
Ia juga menilai, cara partai untuk mengisi kuota perempuan minimal 30 persen ini juga sangat mengecewakan, dengan asal saja mengambil caleg perempuan untuk memenuhi kuota dengan mengabaikan kualitas, hanya memperhatikan perempuan yang populer dan memiliki uang.  
   
"Ini suatu tindakan pragmatis yang justru mengabaikan keseriusan proses politik, atau perempuan yang tidak populer hanya dijadikan sebagai pemanis, tidak sungguh-sungguh menempatkan mereka di wilayah strategis," kata dia pula.
        
Kenyataan itu, kata dia lagi, terlihat dari penempatan perempuan bukan pada nomor jadi atau di daerah pemilihan yang wilayah tersebut justru menolak kehadiran caleg perempuan.
        
Menurut dia, partai politik cenderung lepas tangan terhadap caleg-caleg perempuan, dengan segala keterbatasannya harus bertarung dan berebut suara dengan caleg laki-laki dalam sistem pemilu proporsional terbuka.
        
Berdasarkan proses tersebut, ujarnya, kita dapat melihat hasilnya, akan sedikit perempuan yang duduk di legislatif, dan kalau pun ada mereka jarang berpartisipasi aktif dalam tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan.
        
Sely menyoroti sikap parpol umumnya yang asal comot caleg perempuan, sehingga akan berdampak sulit untuk membawa perubahan di Lampung.
        
"Menengok cara partai politik yang mengisi kuota perempuan itu dengan asal saja dalam merekrut caleg perempuan dan mengabaikan kualitas, rasanya sulit membawa perubahan di Lampung, bahkan pesimistis mereka akan berpartisipasi aktif dalam tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan melihat peran, fungsi dan beban yang nantinya akan ditanggung oleh anggota legislatif yang cukup berat," katanya lagi.
        
Dia menegaskan, sangatlah ironis jika perempuan yang dicalonkan itu tidak berkualitas padahal seharusnya parpol memberikan ruang dan peluang kader perempuan untuk tampil sehigga memiliki pengalaman dan kualitas seperti diharapkan.


Tim Media Online DPD Gerindra Lampung

fb.com/GerindraLampung
twitter.com/GerindraLampung
youtube.com/GerindraLampung

Facebook Partai Gerindra
Mari Bergabung di Facebook Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)


Facebook Prabowo Subianto
Mari Bergabung di Facebook Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra


Facebook Gunadi Ibrahim
Mari Bergabung di Facebook Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung


Kamis, 20 Februari 2014

Ahmad Muzani Memberikan Kuliah Umum di STMIK Pringsewu

Ahmad Muzani, anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Gerindra, memberikan kuliah umum kepada mahasiswa STMIK Pringsewu.

Kuliah Umum ini mengambil permasalahn Hukum Teknologi Informasi (Cyber Law). Dalam penyampaian nya, Ahmad Muzani mengatakan, kekuatan suatu negara saat ini tidak hanya semata-mata dinilai dari seberapa besar kekuatan militer atau ekonomi yang dimiliki nya, tetapi juhga tergantung dari penguasaan dan pemanfaatan IT-nya.



Tim Media Online DPD Gerindra Lampung

fb.com/GerindraLampung
twitter.com/GerindraLampung
youtube.com/GerindraLampung
Facebook Partai Gerindra
Mari Bergabung di Facebook Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)


Facebook Prabowo Subianto
Mari Bergabung di Facebook Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra


Facebook Gunadi Ibrahim
Mari Bergabung di Facebook Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung